Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Satrio Djiwandono  saat menerima audiensi dari Audiensi Komisi IV DPR RI dengan beberapa LSM pemerhati hutan. LSM tersebut yakni Yayasan Auriga Nusantara, WALHI, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) di Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Foto : Farhan/Man

Komisi IV DPR RI menerima audiensi dari Audiensi Komisi IV DPR RI dengan beberapa LSM pemerhati hutan. LSM tersebut yakni Yayasan Auriga Nusantara, WALHI, Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dan, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) di Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Diketahui, audiensi tersebut mengusung isu terkait data dan temuan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) di Kalimantan Timur yang rencananya akan ada pelepasan kurang lebih 700 ribu meter  kawasan hutan. Hal itu menimbulkan kekhawatiran pada dampak deforestasi yang ditimbulkan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budi Satrio Djiwandono dirinya mengaku bahwa isu yang disampaikan oleh LSM yang hadir akan menjadi perhatian khusus bagi komisi IV DPR RI yang juga membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Ya isu pelepasan hutan ini tidak bisa kita anggap enteng anggap sepele. apapun itu tujuannya,” ungkap Budi ketika ditemui tim Parlementaria usai audiensi.

Ia menilai, meski pemanfaatan hutan memiliki tujuan tujuan tertentu, pemerintah  harus perhatikan dengan detail dan saksama, yakni dengan tidak membiarkan ekosistem-ekosistem essential atau hutan-hutan yang mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan manusia ini bisa terdampak, terdegradasi yang sudah banyak terjadi.

“ini yang kita sebagai komisi IV DPR RI dan saya pribadi, mempunyai kepedulian dan concern terhadap permasalahan ini,” tegasnya.

Menanggapi kekhawatiran akan adanya kepentingan terselubung seperti pemutihan atas usaha tertentu seperti tambang ataupun perkebunan sawit, dirinya pun mengaku hal tersebut juga menjadi perhatian komisi IV DPR RI sehingga celah celah yang berpotensi untuk hal tersebut dapat diminimalisir.

Maka dari itu, dirinya berharap hwa pembangunan ekonomi yang akan datang ini memperhatikan isu-isu keberlanjutan (sustainability) guna menjaga keberlangsungan alam di  Indonesia. keanekaragaman hayati ekosistem alam yang begitu kaya di Indonesia menurutnya harus diperhatikan guna menjaga eksistensi kehidupan manusia.

“Kita ingin pembangunan ekonomi itu berjalan, rakyat benar-benar mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi, mendapatkan kesempatan kerja. tapi di saat yang sama kita juga menjaga aset-aset bangsa ini. karena aset-aset inilah yang menjadi nanti masa depan kita juga ya,” tutupnya. (hal/aha)